Category: Legal & Registration

Registering a yacht under the Indonesian flag runs in six steps: confirm owner eligibility, establish the Indonesian holding entity, clear the vessel from its previous register, execute the notarial deed and settle fiscal obligations, submit to the harbourmaster’s registration office, and receive the certificate — a Pas Besar for larger vessels or a Surat Laut…

Tidak ada flag state ‘terbaik’ secara umum. Yang ada adalah bendera yang paling sesuai dengan rencana penggunaan Anda. Enam kriteria menentukannya: hak melakukan charter komersial di perairan tujuan, syarat kepemilikan, konsekuensi pajak dan bea masuk, standar keselamatan dan awak, reputasi register di mata pelabuhan dan penanggung asuransi, serta dampaknya pada nilai jual kembali. Mulai dari…

Membeli yacht langsung dari pemilik tanpa broker bermandat menghemat komisi dan memindahkan enam risiko kepada Anda: cacat rantai kepemilikan, pembebanan yang tidak diungkap, status fiskal yang menggantung, survey yang tidak independen, pembayaran tanpa struktur escrow, dan izin operasi yang ternyata tidak dapat dialihkan. Kelimanya baru terlihat setelah dana berpindah. Risiko 1 — Rantai kepemilikan yang…

Transaksi yacht di Indonesia bertumpu pada enam kelompok dokumen: sertifikat pendaftaran (pas besar atau surat laut), grosse akta kapal sebagai bukti hak milik, akta jual beli notaris, bukti pelunasan kewajiban fiskal, dokumen kewenangan pihak yang menandatangani, dan — bila terjadi pergantian bendera — sertifikat penghapusan dari register lama. 1. Sertifikat pendaftaran Pas besar adalah dokumen…

Due diligence pembelian yacht di Indonesia memeriksa enam hal: keabsahan dan kesesuaian sertifikat pendaftaran dengan fisik kapal, rantai grosse akta tanpa putus, ada tidaknya hipotek atau sita, kewenangan pihak yang menandatangani, status bea masuk dan pajak, serta keberlakuan izin operasi bila kapal dipakai komersial. Semua diperiksa sebelum uang muka berpindah. 1. Sertifikat pendaftaran: berlaku dan…

Pilihan bendera bukan soal administrasi, melainkan soal apa yang boleh dilakukan kapal. Bendera Indonesia membuka operasi komersial domestik tetapi menuntut kepemilikan badan hukum Indonesia dan penyelesaian kewajiban impor. Bendera asing mempertahankan kepemilikan pribadi dan menunda bea masuk, tetapi menutup charter komersial antar pelabuhan Indonesia. Titik awal: penggunaan, bukan preferensi Ada tiga jawaban jujur atas pertanyaan…